NEWSLETTER

NEWSLETTERJABAR - Dr. H. Soviyan Munawar, ST., MT., CRMP., dosen Fakultas Ekonomi Universitas Garut dan saat ini sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IV, Drs. H. Guntur Sasono, M.Si., Dapil Jatim VIII (Madiun, Nganjuk, Jombang dan Mojokerto) berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-219 Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI). Dalam program bergengsi tersebut, ia terpilih sebagai Penyaji Makalah Terbaik, sekaligus dipercaya menjadi perwakilan kelompok dalam forum presentasi utama. Keikutsertaannya dalam program ini sekaligus menjadi langkah lanjutan dalam mengikuti jejak Bupati Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU., yang lebih dahulu menjadi alumni Lemhannas dan  Ahmad Bajuri,SE.,M.M. Ketua DPRD periode 2009-2014 kedua Tokoh Tersebut dikenal sebagai figur pemimpin yang menjadikan wawasan kebangsaan sebagai fondasi pembangunan daerah. Dalam ...

Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) kembali melanjutkan agenda kegiatnya dalam sektor pertanahan dengan melakukan audiensi bersama Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jawa Barat, Senin (16/06/2025). Dalam pertemuan tersebut, MAPI disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, SH, MH, didampingi para pejabat struktural dan fungsional. Pertemuan berlangsung di kantor Kanwil ATR/BPN Jawa Barat dan membahas sejumlah persoalan krusial terkait pelayanan publik yang kerap dikeluhkan masyarakat, terutama di kantorkantor pertanahan di wilayah provinsi tersebut. Beberapa permasalahan yang menjadi sorotan MAPI antara lain proses administrasi pertanahan yang lambat, prosedur yang berbelit-belit, serta biaya layanan yang tidak transparan dan dinilai memberatkan masyarakat. Dalam dialog terbuka tersebut, MAPI menyampaikan berbagai aduan masyarakat yang diterima dalam beberapa bulan terakhir. MAPI me...

NEWSLETTERJABAR - Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan masyarakat terhadap praktik pelayanan publik dan administrasi negara, Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon pada Kamis (12/06/2025). Kegiatan ini disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Cirebon, Komang Trisna Diatmika, A.MD.IM, S.H, MAP. Fokus utama dari kunjungan ini adalah untuk membahas isu penting terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di wilayah ‘Ciayumajakuning’ (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan), khususnya yang tidak sesuai dengan perizinan yang tercantum dalam visa dan administrasi keimigrasian yang berlaku. MAPI menyoroti masih adanya celah pemanfaatan visa yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh sejumlah TKA yang bekerja di sektor informal atau sektor yang berbeda dari yang tercatat dalam izin tinggal mereka. Dalam dialog yang berlangsung terbuka, MAPI menyampaikan keprihatinan atas maraknya pelanggaran administrasi keimigra...

NEWSLETTERJABAR - Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) di bawah pimpinan Dewan Pembina MAPI Letkol. CPM (P). ADV. Endang Agustian, SH, MH, memperkuat Sinergi Lintas Instansi di Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai peran serta Masyarakat untuk pencegahan pungli di pelayanan publik. Dalam rangka memperkuat koordinasi dan menjalin sinergi antar lembaga, MAPI melaksanakan serangkaian kunjungan dan pertemuan strategis dengan sejumlah instansi vertikal dan daerah di Provinsi Jawa Barat sepanjang minggu kedua di bulan Juni 2025. MAPI mengawali agenda WIFI (Weekly Activity MAPI) dengan melaksanakan audiensi strategis bersama Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Jawa Barat pada Selasa (10/06/2025). Pertemuan yang berlangsung di kantor Kanwil Imigrasi Jabar ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Jawa Barat, Filianto Akbar, SE, MM, didampingi para pejabat struktural dan fungsional. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu penting ...

NEWSLETTERJABAR - Lahirnya Forum Pergerakan Koperasi (Forgaki) Indonesia Raya sebagai peran masyarakat dalam rangka ikut peran serta ambil bagian sesuai kutipan Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, alinea ke-empat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejak lahirnya Forgaki Indonesia Raya tanggal 26 Maret 2025, para pendiri terus melakukan langkah konsolidasi, kolaborasi, sinergitas dengan berbagai element pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan yang sama tujuan dan visi Forgaki. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forgaki Indonesia Raya menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada Selasa (27/05/2025) secara zoom (daring), diikuti oleh pengurus DPP, 3-5 orang perwakilan DPW se-Indonesia dengan total 135 orang. Rakornas dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Forgaki Indonesia Raya, H Ahmad Bajuri SE MM. Dimana, dalam sambutan dan paparannya, Ketua Umum Forgaki Indonesia Raya menyampaikan visi dan misi serta sasaran tugas Forgaki kedepan. "Diman...

BANDUNG - Menindaklanjuti hasil pertemuan para tokoh Jawa Barat bersama Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Republik Indonesia Fery Juliantono, berkaitan dengan pembahasan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan memberikan support ekonomi kerakyatan salah satunya dengan lembaga koperasi yang dibuka lebar.  Kebijakan Presiden Prabowo ini disambut baik oleh para tokoh Jawa Barat, diharapkan menjadi soko ekonomi rakyat Indonesia dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi. Ketua Umum Forgaki Indonesia Raya, H Ahmad Bajuri SE MM   Para pengurus Forum Pergerakan Koperasi (Forgaki) Indonesia Raya, gelar pertemuan pertemuan di Jalan Aria Jipang no 6, Kota Bandung, pada Jum'at (16/05/2025). Ketua Umum Forgaki Indonesia Raya, H Ahmad Bajuri SE MM, mengatakan, pertemuan digelar dalam rangka percepatan jemput bola program dari Kementerian Koperasi.  "Dan hadirnya Forgaki akan ikut berperan aktif untuk mendukung suksesnya ekonomi kerakyatan. Koperasi Merah Put...