Anggota DPR RI dari Partai Demokrat HJ. Siti Mufattahah hadir Sebagai keynote Speaker Pada Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kab Garut

GARUT,newsletter-jabar.com

Anggota DPR RI dari Partai Demokrat HJ. Siti Mufattahah., S. Psi. M. BA.hadir  Sebagai keynote Speaker Pada Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Garut yang di selenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jum'at (3/11/2023).

Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Garut, Bambang Hafidz, mengungkapkan bahwa kegiatan ini memiliki signifikansi penting. Ia menjelaskan bahwa selama 10 tahun terakhir, dana desa telah menjadi sumber penting bagi pembangunan desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Masing masing desa hampir atau setiap desa menerima dana desa itu hampir sama nilainya di Kabupaten Garut mungkin perbedaannya tidak terlalu signifikan," ucapnya.

Bambang mengatakan, di Kabupaten Garut, capaian pembangunan desa tidak selalu sama, meskipun besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hampir seragam. Terdapat desa maju, desa mandiri, dan desa berkembang di Kabupaten Garut. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama para kepala desa berkembang untuk mencapai hasil yang lebih baik.

"Mungkin salah satunya adalah dari tata kelola pengelolaan anggaran maupun tata kelola pemerintahan, tang dalam hal ini, faktor utama yang menjadi penentu ialah faktor leadership kepala desa," katanya.

Bambang menilai bahwa Workshop yang diselenggarakan oleh BPKP Provinsi Jawa Barat adalah kegiatan yang sangat penting untuk diikuti oleh seluruh desa. Ia berterima kasih kepada BPKP Jabar atas penyelenggaraan kegiatan ini dan berharap kegiatan semacam ini dapat diadakan secara reguler mengingat urgensi pengawasan dan pengelolaan keuangan desa.

"Mungkin ada kepala desa yang baru tahun ini atau baru periode ini yang menjabat, tentu ini suatu hal yang masih baru atau awam bagi mereka, ada yang sudah 2 periode semenjak Undang-Undang Desa ini berlaku," lanjutnya.

Koordinator Pengawas (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah I BPKP Provinsi Jawa Barat, Risnandar, mengungkapkan, Workshop kali ini mengangkat tema "Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Desa Yang Berkelanjutan", yang bertujuan  meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

"Kemudian mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel," tuturnya.

Risnandar juga menuturkan, kegiatan ini dihadiri oleh peserta seperti camat dan kepala desa di Kabupaten Garut, yang hadir secara langsung maupun melalui zoom meeting. Beberapa narasumber yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini antara lain anggota DPR RI, Siti Mufattahah, Korwas Wilayah I BPKP, Adrian Puspawijaya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Sudrajat, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Jawa Barat, Heru Pudyo Nugroho.

Wahyu