Di Garut Guru dan Nakes Mendominasi Kuota dan Formasi P3K, sementara Honorer Tenaga Teknis Administrasi Termarjinalkan

GARUT, NEWSLETTERJABAR.COM-- Forum Honorer Kabupaten Garut (FHKG), yang tergabung di Lintas Dinas mengaku kecewa setelah di umumkannya Kuota dan formasi PPPK oleh Bupati Garut di chanel youtobe secara live, pada  Jumat (30/09/2022) sore.

Kekecewaan Honorer yang tergabung di FHKG, terhadap Pemkab Garut adalah ketidak-adilan dalam skema pemberian kuota terhadap honorer teknis admistrasi, pasalnya tenaga teknis administrasi terkesan tidak penting keberadaannya. (Garut, Sabtu, 1/10/2022)

Ketua FHKG A. Sugianto Menuturkan apa yang disampaikan Bupati Garut Melalui Chanel Youtobe secara Live, itu membuat dirinya merasa kecewa karena dalam momentum penyampaian terkait hasil keputusan Menpan RB, pihak Bupati tidak memberikan kesempatan untuk berdiskusi untuk berdialog.

"Jujur kami merasa dianak-tirikan, sementara keberadaan kami, merupakan sendinya roda pemerintahan, karena kami mengerjakan tugas-tugas ASN yang mereka tidak bisa kerjakan, dan begitupun keberadaan kami salah satunya adalah pengumpul atau pemungut sumber sumber PAD, jadi ironis, kami yang mengumpulkan PAD, dua Intansi yang menikmatinya," ungkap Sugianto.

Sementara Sekertaris FHKG, Yudi Citra, menyampaikan, memang betul apa yang disampaikan Bupati itu atas hasil keputusan pusat. Pihaknya memahami betul bagaimana alurnya, dan tidak menyalahkan Pemkab Garut. 

"Kami hanya menyayangkan, usulan maupun aspirasi yang kami ajukan melalui audiensi sama sekali tidak ada pengaruh signifikan," sebut dia.

Padahal jelas hasil dari turunnya formasi dan kuota, lanjut dia, atas dasar ajuan dari pemerintah daerah; hanya saja dulu yang bergeming itu guru dan Nakes sehingga merekalah yang mendapat prioritas sebagai dasar pengajuan ke pusat.

"Yang saya pertanyakan waktu pengajuan Pemkab Garut, apakah memikirkan nasib kita tenaga teknis adminitrasi?  Ini Ironis, mestinya Pemkab Garut mengkaji dan menganalisa secara menyeluruh bukan atas dasar yang bergeming saja," ujar Yudi.

Mengutif penyampaian  Bupati Garut di Chanel Youtobe: "Rudy Gunawan, menyebutkan jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas, telah menyetujui pengajuan 5.287 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari 5.309 yang diusulkan."

"Formasi tadi terbagi ke dalam beberapa profesi yaitu sebanyak 3.326 untuk formasi guru, 1.786 untuk formasi tenaga kesehatan, dan 175 untuk tenaga teknis lainnya".

"Harapan kami kepada Pemerintahan Kabupaten Garut, untuk dapat mengajukan dan mengusulkan tenaga teknis adminitrasi lebih rasional sehingga berbanding lurus dengan keberadaan kami, ini konteknya Program pengangkatan Berbasis SDM, nah disinilah perluhya pemerintah memperjuangkan kami, kalau Ukurannya SDM kami yang sudah berpengalaman secara birokrasi maupun teknis birokrasi pada intansi masing masing SDM kami lebih dari S1 bahkan s2. Karna diperhitungkan dengan pengalaman yang sudah siap kerja bener."

Ditegaskan A. Sugianto, pihaknya minta diperjuangkan untuk afirmasi kualifikasi pendidikan karna banyaknya mayoritas pendidikan SMA dihonorer K2 maupun Non K2.

"Minimal kami dapat berkopentensi untuk ikut seleksi dan hasil sepenuhnya kami akan kembalikan kepada takdir tanpa menyalahkan pemerintahan, berilah kami kesempatan," tegas dia.

Selanjutnya dipaparkan, afirmasi kuakifikasi pendidikan mengacu pada PP 49 tentang Management seleksi rekrutmen, no 13, pasal 22, huruf a. dan b. Menerangkan bahwan. hurup a. Seleksi kopentensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi.

Huruf b. Seleksi kopentensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi.

Dari huruf b. Jelas kualifikasi SMA bahkan SMP, bisa ikut berkopentensi hanya saja PP yang mengatur perihal formasi tidak ada. Ini PR untuk pemkab garut maupun Legislatif untuk memperjuangkan Kami. Terkait PP 49 huruf b. untuk dimintakan melalui diskresi. (Tim)