Relawan Capres 'Genuine' atau Berbayar Menjelang Pilpres 2024

 

Oleh Rahmat Pr

Pemerhati Sosial Politik

NEWSLETTERJABAR.COM-- Euforia politik di negeri ini tidak pernah surut kendati pemilu serentak dalam hitungan tahun 2024 masih cukup jauh. Bermunculannya relawan-relawan politik dalam setiap perhelatan politik seperti cendawan di musim hujan, padahal secara legal formal, berdasarkan undang-undang yang berhak mengusung capres/cawapres, cagub/cawagub, calon bupati dan walikota adalah partai politik atau gabungan partai politik.

Fenomena Baru Relawan Politik

Apabila sebelumnya kita hanya akrab dengan istilah relawan sosial, relawan kemanusiaan atau relawan bencana, maka  sekarang kita dihadapkan pada relawan politik. Relawan ini berafiliasi dengan figur-figur politik yang berambisi menduduki jabatan politik tertentu. Mereka membentuk komunitas dan organisasi relawan untuk memenangkan calon yang didukungnya, apakah itu capres, cagub atau calon bupati dan walikota.

Dalam tulisan ini kita batasi saja relawan Capres/cawapres yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di ruang publik.

Apakah hadirnya relawan-relawan tersebut murni tanpa pamrih, berangkat dari nuraninya; berkontribusi melahirkan pemimpin masa depan, atau hanya sekedar penggembira menari di atas genderang pihak lain?

Sebaiknya keberadaan relawan-relawan politik yang mendukung Capres/cawapres, harus dipertegas dan diperjelas posisi politiknya.
Rakyat berhak tahu relawan tersebut genuin, tanpa pamrih atau sebaliknya, malah berbayar.
Rakyat juga harus mengerti, apakah munculnya relawan-relawan tersebut diorganisir dan dimobilisasi oleh pihak yang punya agenda lain.

Kehadiran relawan capres/cawapres yang murni berangkat dari kesadaran untuk mendorong calon-calon pemimpin alternatif perlu kita apresiasi. Akan tetapi munculnya relawan-relawan berbayar, diorganisir, difasilitasi serta dimobilisasi, ini harus kita tolak. Praktek-praktek politik seperti ini yang menghancurkan kedaulatan rakyat.

Hilangnya  Hegemoni Partai Politik

Munculnya relawan secara signifikan dimulai pada saat Pilpres 2014 yang menghantarkan Jokowi sebagai pemenang kontestasi. Bahkan relawan Jokowi mengorganisasikan diri menjadi relawan permanen, mengawal presiden pilihannya di luar parlemen.

Fenomena relawan capres/cawapres ini menjadi menarik untuk dicermati dan dianalisis. Barangkali ada yang salah dengan sistem kepartaian kita, atau mungkin ada yang salah dengan prilaku partai politik sekarang.

Relawan capres manapun dengan jaringannya bergerak di luar struktur partai. Relawan bukan subordinat partai politik. Loyalitasnya tegak lurus pada figur capres/cawapres. Hubungannya lebih personal dan emosional dengan capres yang didukung.

Relawan juga berasal dari latar belakang yang heterogen, baik etnis, agama dan profesi.

Dari pernyataan-pernyataan kualitatif di atas, kita bisa berasumsi,  rupanya sudah terjadi kesenjangan antara pilihan partai dengan aspirasi rakyat yang sebenarnya. Partai politik yang ada telah gagal melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan politik rakyat.

Partai politik selama ini terlanjur dikelola tidak demokratis, tidak aspiratif, feodal dan nepotis. Prilaku elit partainya sendiri koruptif. Tidak heran apabila capres pilihan partai politik tidak sejalan dengan pilihan publik. Pada titik ini relawan punya jalan sendiri.

Apabila partai politik terus menerus tidak memperbaiki diri, maka partai akan lebih cepat kehilangan hegemoninya. Hilangnya kepercayaan publik (distrust) terhadap partai politik  semakin besar. Partai hanya tinggal berfungsi sebagai pemegang tiket pencalonan presiden saja sesuai amanat undang-undang tanpa bisa menjamin kemenangan.

Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, punya peran strategis yang dominan  dalam semua aspek kehidupan bangsa ini.
Betapa tidak! Semua kebijakan-kebijakan publik berawal dari kekuasaan, di mana partai berada di dalamnya.

Penulis berkeyakinan bahwa memperbaiki kehidupan bangsa ini dari carut-marutnya kekuasaan harus dimulai dari sistem kepartaiannya. Sistem Kepartaian yang baik, prilaku elit politik yang bersih dan berintegritas, akan melahirkan kader pemimpin yang baik pula.

Semua jabatan politik di negara ini diisi oleh para politisi. Andaipun ada yang diduduki oleh teknokrat atau profesional, tetap saja melalui rekomendasi politik.
Ini semua merupakan keniscayaan demokrasi yang harus kita terima. Akan tetapi kita juga berhak diwakili oleh partai politik yang bersih dan berintegritas.

Terkait itu, Partai politik dan para elit di dalamnya harus cepat melakukan perubahan, membangun kapasitas partai, kalau tidak mau tergeser peranannya oleh kekuatan politik partikelir seperti relawan capres. (*)