Maklumat Sunda 2022 Tuntut Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda


NEWSLETTERJABAR.COM--
Bertempat di Lapangan Bintang Kabupaten Subang, Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis), dan Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan, menggelar Maklumat Sunda 2022. Rabu, (02-02-2022)


Disebutkan, kegiatan tersebut menghasilkan Maklumat Sunda,  yang seterusnya diserahkan kepada Ketua DPD RI Dr (Hc) Ir. H. Aa LaNyalla Mahmud Mattalitti yang didampingi beberapa anggota DPD RI yaitu Dra.Hj. Eni Sumarni, M.Kes, H. Asep Hidayat (DPD RI Jawa Barat) dan H. Dharma Setiawan (DPD RI Kepulauan Riau). 


Hadir pada acara tersebut tokoh-tokoh Tatar Sunda seperti Dra. Hj. Popong Otje Djunjunan, Mayjen TNI (Purn) Iwan Sulanjana, Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin, Drs. Ernawan Kusumaatmadja, MBA, Rd. Holil Aksan Umarzein, KH. Fawaid Abdul Qudus, KH. Eep Nuruddin (Mudir Jatman Jabar), Darsa Wibisaksana (Ketua Perpadi Jabar), Avi Taufik Hidayat (Ketua Kongres Sunda 2022), Kenius Kogoya tokoh Papua, dan banyak tokoh lain. 


Maklumat Sunda 2022 itu berisi tuntutan agar Provinsi Jawa Barat jadi Provinsi Sunda; Patimban jadi Pelabuhan Agraria dan Industri; serta Mega Proyek dan Investasi Nasional harus membawa rakyat sunda sejahtera, tidak tersingkir dari wilayahnya.  


Ketua Gerpis, Andri Perkasa Kantaprawira dalam pidato pengantarnya menyatakan, dengan disetujuinya Undang Undang IKN (18/01/2022) dimana DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibukota negara, dan daerah khusus, tokoh dan intelektual Sunda harus mulai memikirkan konsep integrasi wilayah Jabar, Banten, DKI Jakarta melalui konsepsi Otonomi Khusus Sunda Raya 3 Provinsi. 


"Tiga tuntutan yang dihasilkan dari maklumat sunda itu, kami serahkan kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Matalitti, untuk kembali diserahkan kepada Presiden Jokowi," ucap Andri.


Andri menegaskan, untuk Provinsi Sunda tahun 1926, pernah terwujud melalui citer title (sesebutan), maka benar kata Rahyang Mandalajati Evi Silviadi karena untuk membangun Indonesia itu Pasukan Siliwangi long march berbulan-bulan, dan berperang melawan komunisme.


Karena itu tuntutan Provinsi Sunda dan Otsus Sunda Raya, logis dan harus jadi.


"Apa yang kami perjuangkan bukan tanpa dasar, tetapi sejarah sudah membuktikan, dan kami sudah menyiapkan konsepnya," tandas dia.          


Sementara itu, Ketua DPD RI, Dr. (Hc) Ir. H. Aa LaNyalla Mahmud Mataliti menyatakan, menjadi kewajiban DPD RI untuk menerima serta memperjuangkannya aspirasi warga Sunda tersebut. Disebutkan dia, Provinsi Sunda bukan hal yang aneh-aneh dan patut diwujudkan.       


"Maklumat sunda yang berisi tuntutan ini, bukan sebuah ancaman. Tetapi bukti kebhinekaan kita bangsa Indonesia, yang patut kita dukung dan perjuangkan," ujar LaNyalla.


Acara diakhiri dengan pemberian cindera mata Bedog Berlan Khas Subang kepada Dr.(Hc) Ir. Aa LaNyalla Mahmud Mataliti dan kemudian para tokoh naik 12 sisingaan yang disediakan LAK Galuh Pakuan, simbolik ketokohan yang berani melakukan perubahan. (*)


Sumber rri.co.id dan suaranasional.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Relawan SIAP NDan Ucapkan Selamat dan Sukses Atas Ditunjuknya Dandan Maju Calon Walikota Bandung

Nasib Pilkada Garut 2024 dalam Situasi Integritas KPUD Dipertanyakan Publik

Garut Membutuhkan Pemimpin Berjiwa Enterpreneur Government