Hasanuddin: 'IPM Rendah Biasa, Bupati Marah Luar Biasa'

NEWSLETTERJABAR.COM-- Seorang pengamat sosial di Garut, Hasanuddin, berpendapat, tidak ada yang menarik dari angka statistik Indek Pembangunan Manusia (Human Development Index)  Kabupaten Garut yang masih berada di urutan terendah di Jawa Barat.

"Sesuatu yang terjadi sudah lama, menahun, dan bukan hal baru," ujar dia dalam sebuah keterangan tertulis yang diterima redaksi. Rabu (03/11/2021)

"Oleh sebab itulah Kabupaten Garut selalu mendapatkan prestasi Kabupaten tertinggal di Jawa Barat," tambah dia.

Menurut Hasanuddin, yang luar biasa adalah respon Bupati Garut, Rudi Gunawan, yang marah kepada pejabat birokrat atau bawahannya terhadap situasi ini.

"Mengapa luar biasa?" cetus dia.

"Luar Biasa Pertama, dari pernyataan sekilas, sebagaimana diberitakan di Harian Garut, dan media lainnya hari ini, pejabat di bawah dianggap pihak yang bersalah terhadap angka statistik IPM yang rendah," sambung dia.

Dipaparkan juga, Bupati dengan cepat menemukan faktor penyebab IPM Rendah, akibat Pejabat dibawahnya tidak bekerja secara serius dan sungguh-sungguh menangani pendidikan, kesehatan dan ekonomi di daerah sebagai hal dasar terhadap kualitas hidup manusia.

"Pemerintah Daerah berkewajiban mensejahterakan segenap rakyat di daerahnya, menjadi nilai dasar argumen ini," tutur dia.

Normanya, lanjut dia, terletak pada tugas pokok dan fungsi pejabat yang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya.

"Dan Nilai dasar dan norma inilah menjadi basis kemarahan Bupati, yang dianggap tidak dilaksanakan pejabat dibawahnya," ujar dia.

Ditambahkan dia, Luar biasa yang kedua, Pejabat dibawah Bupati adalah pejabat administratif, meskipun setingkat kepala dinas, termasuk sekda merupakan pejabat administratif.

"Dalam kerangka dan ruang lingkup kebijakan daerah, perangkat administratif ini hanyalah pelaksana atau sebagai satuan kerja. Yang menjadi pelaksana kebijakan kepala daerah, atau Bupati," tutur dia.

Bupati sebagai pengambil kebijakan, menggunakan pejabat administratif untuk melakukan otokritik atau upaya mawas diri, atau menggunakan cermin bawahannya, untuk tujuan melihat rupa dirinya.

"Disinilah letak luar biasa kedua," kata dia.

Selanjutnya Hasanuddin menyampaikan Luar Biasa Ketiga.

"IPM adalah tolak ukur dan penilaian terhadap suatu kebijakan terintegrasi yang memiliki basis konsep pilihan strategi pembangunan; Di mana Bupati dipilih karena memiliki janji politik perubahan mempercepat perbaikan terhadap kondisi suatu masyarakat," terang dia.

Hal itu, disebutkan dia, berbeda dengan birokrat yang tidak memiliki janji itu, sebab semata menjalankan roda administratif secara efektif, efisien dan akuntabel.

"Luar Biasa ketiganya terletak pada hal ini, menyalahkan hal administratif, tapi lupa siapa pengambil kebijakannya," pungkas Hasanuddin. (Ed. TG)