Aliansi D’RAGAM Kumpulkan data dan Hasil kajian; Ganda Permana: 'Pergerakkan D’RAGAM adalah Konstitusional'
GARUT, NEWSLETTERJABAR.COM-- Menjelang pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD), D'Ragam menggelar konsolidasi yang dilaksanakan di Hotel Agusta Cipanas, Tarogong Garut. Minggu (21/11/2021)
Disebutkan, Forum Group Discussion tersebut akan dilaksanakan pada 24 November 2021sebagaimana sudah disepakati bersama dalam berita acara aksi audiensi yang diterima enam Fraksi DPRD Garut.
Disampaikan Koordinator Aliansi D’RAGAM, Ganda Permana, yang dikonsolidasikan Aliansi D’Ragam tersebut untuk mengumpulkan data atau hasil kajian dari masing masing lembaga yang tergabung di dalam D’RAGAM.
"Terutama yang menyangkut semua aspek yang ada korelasinya dengan kinerja Bupati dan Wakil Bupati Garut," ujar Ganda.
Ditegaskan Ganda, pergerakannya tidak akan surut walaupun dalam aksi sebelumnya sempat terjadi insiden yang menyebabkan adanya anggota peserta aksi ditahan aparat kepolisian.
“Hari ini kita berkumpul kembali justru menandaskan dengan tegas bahwa pergerakan D’RAGAM adalah konstitusional karena dilakukan oleh lembaga lembaga yang dilindungi oleh konstitusi, dan dengan cara cara yang tidak melanggar konstitusi,” jelas Ganda.
Disampaikan juga, pertemuan tersebut dalam rangka mengumpulkan data atau hasil kajian, baik sebagai tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI maupun temuan hasil investigasi di lapangan terkait hal yang ada kaitanya dengan kinerja yang notabene menjadi tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati Garut.
“Nantinya akan dilakukan validasi dan pemilahan; ituakan ditindak lanjuti oleh masing masing rumpun yang sudah diatur, termasuk adanya dugaan kasus korupsi,” tandas Ganda.
Sementara itu, dalam diskusi atau ngobrol bareng dengan salah seorang mantan anggota KPU Garut Periode 2014-2019, Ade Sudrajat, yang juga turut serta dalam konsolidasi tersebut, menyampaikan, ada tiga poin penting dalam pertemuan Aliansi D’Ragam.
“Pertama, persiapan data sebagai bahan FGD; kedua pelaporan hukum; dan ketiga, peluang PTUN,” papar dia.
Pengumpulan bahan yang akurat dan penuh kefalidan untuk FGD, tutur Ade, akan mendorong DPRD Kabupaten melakukan hak interpelasi dan hak angket.
“Sementara tim advokasi bakal melaporkan beberapa dugaan korupsi kepada KPK,” ujar dia.
Disampaika juga, Ade sudrajat akan membuka wajah wajah oknum idealis yang bertopeng.
"Urusan Pilkada 2018 akan kami jadikan agenda tersendiri untuk terus didorong agar terkuak dan kelihatan oleh rakyat yang selama ini tertutup," pungkas Ade Sudrajat. (H Ujang Slamet/Saepul zihad)
Komentar
Posting Komentar