Polisi Humanis

 

Oleh Idat Mustari

Lawyer, Pemerhati  Sosial dan Keagamaan 

tinggal di Bandung.

NEWSLETTERJABAR.COM-- Bagi siapapun untuk berhati-hati dalam bertindak, terlebih-lebih bagi seorang polisi. Salah-salah bisa jadi viral, seperti seorang oknum polisi lalu lintas (polantas) menganiaya seorang pengendara. Peristiwa itu terjadi di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut). Begitupun aksi oknum polisi yang  memiting dan membanting mahasiswa yang tengah melakukan aksi unjuk rasa memperingati hari ulang tahun ke-389 Kabupaten Tangerang, pun jadi viral.

Sebagai masyarakat biasa, tentu saya  mengacungkan jempol pada  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengeluarkan surat telegram terkait penindakan tegas bagi anggota yang melakukan kekerasan berlebihan kepada warga. Surat telegram itu menjadi bukti komitmen Kapolri ingin membentuk citra Polri yang humanis.

Arti kata humanis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hu.ma.nis [n] (1) orang yg mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan; pengabdi kepentingan sesama umat manusia; (2) penganut paham yang menganggap manusia sebagai objek terpenting; (3) penganut humanism.  Jadi seorang polisi yang Humanis adalah adalah seorang polisi yang tindakannya, ucapannya, sikapnya yang memperlakukan manusia tanpa memandang asal usul, suku, latar belakang, kaya atau miskin dengan sama yakni dengan cinta.

Profesi seorang polisi adalah menegakan hukum. Dalam menegakan hukum itu tak boleh melakukan tindakan yang berlebihan yakni memperlakukan manusia tak manusiawi,yakni kekerasan yang berlebihan seperti dalam video yang viral.

Tentu bukan saja melakukan tindakan kekerasan yang berlebihan yang tak boleh dilakukan oleh seorang polisi tetapi juga termasuk berbuat ketidak adilan. Yakni hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Lagi-lagi inipun direspon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ,” tidak boleh lagi ada kasus seorang nenek yang mencuri kakao kemudian diproses hukum hanya karena ingin mewujudkan kepastian hukum. "Tidak boleh lagi ada seorang anak melaporkan ibunya kemudian ibu tersebut diproses," ujar dia. (Kompas.com - 20/01/2021)

Saya pun teringat kisah dimasa pemerintahan Umar Bin Khatab Umar bin Khattab. Satu waktu, ketika menjabat sebagai khalifah, Umar didatangi seorang Yahudi yang terkena penggusuran oleh seorang Gubernur Mesir, Amr bin ‘Ash, yang bermaksud memperluas bangunan sebuah masjid. Meski mendapatkan ganti rugi yang pantas, sang Yahudi menolak penggusuran tersebut. Ia datang ke Madinah untuk mengadu kan permasalahan tersebut pada Khalifah Umar.

Seusai mendengar ceritanya, Umar mengambil sebuah tulang unta dan menorehkan dua garis yang berpotongan: satu garis horizontal dan satu garis lainnya vertikal. Umar lalu menyerahkan tulang itu pada sang Yahudi dan memintanya untuk memberikannya pada Amr bin ‘Ash. “Bawalah tulang ini dan berikan kepada gubernurmu. Katakan bahwa aku yang mengirimnya untuknya".

Meski tidak memahami maksud Umar, sang Yahudi menyampaikan tulang tersebut kepada Amr sesuai pe san Umar. Wajah Amr pucat pasi saat menerima kiriman yang tak di duga nya itu. Saat itu pula, ia me ngem balikan rumah Yahudi yang di gusurnya.

Terheran-heran, sang Yahudi bertanya pada Amr bin ‘Ash yang terlihat begitu mudah mengembalikan rumah nya setelah menerima tulang yang dikirim oleh Umar. Amr menjawab, “Ini adalah peringatan dari Umar bin Khattab agar aku selalu berlaku lurus (adil) seperti garis vertikal pada tulang ini. Jika aku tidak bertindak lurus maka Umar akan me menggal leherku sebagaimana garis horizontal di tulang ini".

Saya tidak tahu apakah Kapori Jendral Listyo terinspirasi oleh kisah ini, hingga berkata hukum tak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Yang jelas harapan Kapolri yang berkeinginan meuwujudkan POLRI yang Humanis patut kita apresiasi dan doakan semoga bisa terwujud. (*)