Agenda Audiensi Awak Media dengan Diskominfo Garut bersama DPRD Dijadwal Ulang

 

Layla/tim

GARUT, NEWSLETTERJABAR.COM--
Agenda audiensi antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Garut dengan pihak awak media bersama Komisi I DPRD Kabupaten Garut terpaksa dijadwal ulang. Hal itu dikarenakan Kepala Diskominfo, Muksin, berhalangan hadir dengan alasan mengalami kontak erat dengan pihak istri yang terpapar Covid-19. Kamis (01/04/2021)

Terpantau media, acara yang sedianya dilaksanakan audensi, diisi dengan diskusi sebagai bahan acuan bahan audensi yang akan datang.

Hadir pada agenda tersebut anggota Komisi I DPRD Kabupaten Garut, perwakilan Disk Garut, dan para jurnalis berbagai media online dan cetak.

Dalam kesempatan menyampaikan sambutannya, Sekretaris Pengurus Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Garut, Juhendi, akrab disapa Apih Joe, mewakili Ketua, Robi Taufik Akbar, yang sedang melaksanakan agenda penting lainnya, menyampaikan,  telah telah terjadi miskomunikasi antara para awak media Garut dengan pihak DisKominfo terkait salah satu program pelatihan bagi para awak media.

"Sebenarnya permasalahan ini telah clear dibicarakan dengan pihak perwakilan Diskominfo, hanya saja kami ingin lebih lanjut mangajukan beberapa dialog interaktif yang langsung berhadapan dengan Kepala Dinas Kominfo sendiri dalam rangka lebih meningkatkan sinergitas dalam koridor Akhlakul Karimah," tutur Apih Joe.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya meminta kepada  Komisi I DPRD Garut, agar Pelaksanaan audensi dijadwal ulang.

Turut menyampaikan ulasan dalam acara tersebut di antaranya dua anggota Komisi I, yaitu H. Alit Suherman, Fraksi PKB dan H. Dadang Sudrajat, Fraksi Demokrat.

Dalam paparannya, H. Alit mengemukakan, pada tahun 2020 pihaknya sempat mengadakan rapat kerja dengan Diskominfo.

"Saat itu komisi A meminta data organisasi media yang ada  di Garut berikut  anggotanya.

"Sampai saat ini tahun 2021 permintaan tersebut belum sampai ke Komisi I," ujar H.Alit.

Ditambahkan dia, Pihaknya juga pernah melakukan Studi Tiru ke Cianjur dan Purwakarta yang berhubungan dengan media.

"Diskominfo Cianjur dan Purwakarta begitu banyak kegiatan dan anggaran yang besar, yang diakomodasikan untuk media cetak, elektronik dan online," papar H. Alit.

Karena itu, tambahnya, pihak komisi sempat menyatakan Diskominfo Garut parut belajar ke Diskominfo Purwakarta dan Cianjur tersebut.

H.Dadang Sudrajat dalam ulasannya menyampaikan,  Diskominfo Garut harus memiliki data base keberadaan media di Kabupaten Garut.

"Jangan sampai ada kepentingan pihak media yang tidak terakomodir," jelas H. Dadang.

Ditambahkan dia, jangan sampai ada usulan-usulan yang susulan dari pihak media yang tidak terakomodir kepentingannya.

"Coba, jangan dulu mengurusi Garut; Diskominfo urus dulu saja media," tandas H. Dadang.

Dilanjutkan H. Dadang, ada PR (Pekerjaan Rumah) besar bagi Diskominfo terkait data base serta program untuk 2022.

"Saya mau melihat program Diskominfo di 2022," ujar H. Dadang.

Menurut H. Dadang, informasi tidak akan tertampung Diskomimfo sendiri. Karenanya sangat diperlukan kerjasama dengan pihak media.

"Diskominfo sebagai corongnya Kabupaten, akan bisa optimal dalam memberikan informasi," tutur H. Dadang.

Kepada pihak media Dadang meminta agar ikut serta membantu Diskominfo dalam menyusun program tekait kepentingan media.

"Setidaknya pihak media ikut terlibat dalam menyusun program terkait media tersebut," tutup H. Dadang Sudrajat.

Pada kesempatan terpisah, Ketua IWO Garut Robi Taufik Akbar, menyayangkan Kadis Kominfo tidak bisa hadir.

"Justru dalam audensi kami  ingin mendengar substansi terkait dengan Pelatihan Tepat Guna (PTG) yang dilakukan Diskominfo beberapa waktu lalu. Sebagai Ketua IWO saya menilai Diskominfo tidak transparan terkait dengan pelatihan jurnalistik," ungkap Robi.

Disebutkan Robi, di Garut ini banyak wartawan dan lembaganya.

"Pada dasarnya kami setuju  dengan pelaksanaan PTG sebagaimana dilaksanakan Diskominfo, tapi, ya, kasih tahu donk Wartawan ataupun lembaga lainnya. Jangan pilih kasih," ujar Robi.

"Diskominfo adalah Dinas Pemerintah yang menaungi kami selaku media. Setidaknya, jika terdapat hal menyangkut media atau wartawan, hendaklah memberi informasi," tutup Ketua IWO Garut, Robi Taufik Akbar. (*)