Bersama Uniga, Dinas P2KBP3A Gelar Rakor Persiapan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2021
GARUT, NEWSLETTERJABAR.COM--
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
(P2KBP3A) Kabupaten Garut, melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan Fisip Uniga menggelar rapat koordinasi. Rakor bertujuan mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kabupaten Garut, serta percepatan pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender (PUG) 2021 di Kabupaten Garut. Rabu (02/09/2020),
(P2KBP3A) Kabupaten Garut, melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan Fisip Uniga menggelar rapat koordinasi. Rakor bertujuan mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kabupaten Garut, serta percepatan pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender (PUG) 2021 di Kabupaten Garut. Rabu (02/09/2020),
Dikatakan, dibutuhkan persiapan yang matang, terlebih dalam rangka meraih Anugerah Parahitha Ekapraya (APE) sebagai penghargaan bidang pemberdayaan perempuan dari Kementerian PPPA.
Selain itu, Rakor bertujuan memberikan gambaran mengenai kesenjangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum serta masalah sosial.
Rapat koordinasi tersebut
dilaksanakan di aula kantor DPPKB PPPA Kabupaten Garut, diikuti para UPT P3A, perwakilan TPD, dan perwakilan PLKB se-Kabupaten Garut, termasuk dari Fisip Universitas Garut.
Ketua Program Studi Administrasi Negara Fisip Uniga, Dr. Hj. Ikeu Kania, M.Si, sebagai narasumber, menyampaikan, kesadaran kaum perempuan akan kesetaraan gender semakin meningkat.
Menurut Ikeu, kaum perempuan berpengaruh besar terhadap pencapaian roda pembangunan hingga seperti saat in. Mereka
terus berupaya dan berkarya untuk membuktikan bahwa wanita punya hak sama dengan laki-laki.
"Kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya," papar dia.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Iryani S Sos MM, menjelaskan, demi mewujudkan pembangunan responsif gender di Kabupaten Garut perlu tersedianya data pilah gender.
"Melalui rapat koordinasi Bidang ini dengan melibatkan Fisip Uniga, diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan untuk menyiapkan data - data terbaru yang tervalid dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait, khususnya yang berhubungan dengan IPM dan IGD. Rapat menjadi penting ketika IGD yang masih harus ditingkatkan dengan peningkatan peran OPD terkait," jelasnya.
Dilanjutkan Iryani, data gender akan membantu para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi perbedaan kondisi perkembangan keadaan perempuan dan laki-laki.
"Mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan, mengidentifikasi masalah, membangun dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki," jelas dia.
Disamping itu, tambah dia, menyusun analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, kebijakan dan evaluasi program.
"Data pilah gender sangat penting untuk digunakan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan bagi OPD dan instansi vertikal khususnya pemberdayaan perempuan Kab. Garut," jelas Iryani.
Iryani juga memaparkan, Prestasi APE yang telah didapat, diantaranya dalam penanganganan masalah perempuan dan kesetaraan gender. Keberhasilan pencapaian target itu didapat dan diperlukan kerja keras yang didukung OPD.
"Terkait kesetaraan gender telah diterapkan, tetap perlu ditingkatkan. Seperti wanita tidak harus memiliki kedudukan dibawah laki laki. Wanita juga mendapatkan hak status yang sama dengan laki laki. Selama memiliki kemampuan yang lebih bagus," paparnya.
Setelah melalui kegiatan ini, tambah Iryani, nantinya dapat menyatukan pemahaman dan komitmen akan pentingnya ketersediaan data pilah gender.
"Upaya ini untuk pencapaian target Pemkab untuk mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Penghargaan keberhasilan pembangunan berbasis perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2021 nanti", pungkas Iryani. (Layla/ed.tg)
Komentar
Posting Komentar