Diduga Proyek Swakelola Tipe 2 Dinas PUPR Garut Bermasalah, KMPP Minta Usut Tuntas

GARUT, NEWSLETTERJABAR.COM-- Sejumlah mahasiswa dan masyarakat yang tergabung ke dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan (KMPP)  Kabupaten Garut mendatangi Kantor DPRD Garut untuk beraudensi  dengan Anggota Komisi II DPRD Garut, Ispektorat Garut, dan Dinas PUPR Kabupaten Garut. Jumat (06/01/2023).

Kedatangan  KMPP diterima secara resmi oleh anggota DPRD Komisi II, Ahmad Mulyana.

Terpantau Media, sesuai jadwal audensi, pukul 13.00 WIB, pihak KMKP bersama Inspektorat yang diwakili Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan,
Dadang Kurnia, S.E. M.Si. bersama tim, juga pihak DPRD, Ahmad Mulya, sudah siap melakukan audiensi. Akan tetapi dari Dinas PUPR Kabupaten Garut belum nampak hadir di Ruang Komisi 2.

Setelah menunggu lebih dari satu jam, dengan rasa kesal para peserta audensi yang rata-rata berasal dari Garut selatan.
akhirnya audensi dibuka.

Dalam audiensi disampaikan permasalahan sejumlah proyek milyaran rupiah Swakelola Tipe 2 Dinas PUPR yang pelaksanaannya diduga sarat praktek korupsi dan manipulasi yang dilakukan oknum tertentu, baik oknum dari Dinas maupun oknum dari pihak rekanan sehingga berpeluang adanya penyalahgunaan anggaran.

Kordinator Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan, Haikal Lubis, menyampaikan, sejak 2020 hingga 2022 Pemkab Garut menggelontorkan anggaran milyaran rupiah bagi sejumalah proyek infrastruktur  yang tersebar di Garut Selatan, seperti di Kecamatan Pamulihan, Cisompet, Peundeuy dan lainnya.

"Proyek Swakelola Tipe 2 di Dinas PUPR ini kerap bermasalah sehingga kualitas pembangunan banyak yang tidak bertahan lama. Jalan belum sampai berumur satu tahun sudah rusak berat. Anggaran terserap maksimal namun pelaksanan melewati kontrak kerja atau batas waktu, banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Proyek-proyek swakelola ini nampak luput dari pengawasan pihak terkait. Kami minta DPRD Garut memaksimalkan fungsi pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program program pembangunan Isprastruktur jalan dengan model Swakelola; Mengawasi jalannya pembangunan dengan model Swakelola bagi pekerjaan yang akan berjalan," ujar Haikal Lubis.

Hal senada disampaikan Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Peundeuy, Ucu Tutun Bahtiar.
Dikatakan dia, program Swakelola Tipe 2 yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Dinas PUPR bekerja sama dalam pelaksanaan proyek, Desa membentuk TPK.

"Namun TPK tidak diberikan pembekalan atau bimbingan teknis terkait proyek yang akan dilaksanakan sehingga banyak TPK yang tidak mengetahui model pengerjaan dengan swakelola tipe 2 sehingga banyak TPK yang tidak dilibatkan sama sekali dalam pengerjaan pembangunan. Yang mengerjakan lebih dominan oknum dari Dinas, oknum penyedia barang, dan oknum rekanan dari Dinas sehingga Program Swakelolanya patut diduga Formalitas. Kasihan TPK yang dibentuk oleh Desa bisa bisa dikorbankan. Makanya kami minta Tim APIP atau APH cermat dalam Menangani permasalahan ini. Kami juga minta Dewan turun ke lapangan bersama dinas PUPR. Kami Kecewa dari Dinas tak hadir dalam Audensi ini. Kami minta jadwal ulang dan hadirkan juga Dinas dan Bupati Garut," tutur Ucu Tutun Bahtiar.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan dari Inspektorat Garut, Dadang Kurnia, S.E., M.Si., berkata: 

"Pada 26 Desember 2022 kami mendapat informasi, kemudian kami menerjunkan tim pada 28 Desember 2022, bahkan hari ini sampel uji kualitas beton dari Laboratorium keluar namun tak bisa kami publikasikan karena merupakan Rahasia Negara. Kami tak menampik kegiatan Proyek Swakelola luput dari Pengawasan dikarenakan akhir audit di September sedangkan masa kontrak kegiatan pembagunan tersebut  di bulan Oktober. Kami juga mengucapkan terima kasih peran aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan Pembangunan."

Anggota Komisi 2 DPRD Garut, Ahmad Mulayana, saat dikonfirmasi seusai auduensi berkata:

"Hari ini DPRD menerima Permohonan Audensi dari Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan. Mereka menyampaikan terkait sejumlah proyek swakelola yang tersebar di beberapa kecamatan. Kami akan agendakan turun ke lapangan di awal Februari 2023 karena Januari 2023 jadwal DPRD sudah padat. Kami akan koordinasikan ke Pimpinan berikut jadwal Ulang Audensi."

Usai peserta audensi membubarkan diri, baru datang Kasi Pemeliharan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Garut, Yayan Waryantino, menuju ruangan Komisi 2.

Saat dikonfirmasi, Yayan enggan diwawancara untuk memberikan tanggapan.

"Maaf  jangan sekarang," kata Yayan. (Ridwan Firdaus)