Dengan Prokes Ketat, Reses Deden Sofyan Tampung Aspirasi dan Sosialisasikan Vaksinasi Covid-19

Laporan wartawan newsletterjabar.com: Layla 

GARUT, NEWSLETTERGARUT.COM-- Reses pada masa sidang 1 tahun 2021 dilaksanakan cukup ketat dengan memperhatikan prokes. Hal itu sehubungan dengan kasus positif Covid-19 yang pada tiap harinya terus melonjak.

Menurut Ketua Fraksi Golkar, DPRD Garut, Deden Sofyan, S.H.I, disela-sela penerapan PPKM, reses sekarang terbilang sangat penting karena merupakan reses terakhir yang dapat dijadikan masukan aspirasi terakhir dari masyarakat untuk pembahasan RAPBD tahun 2022.

“Karena masa sidang l itu sudah melampaui jenjang pembahasan Musrenbang Kabupaten. Bulan pebruari 2021 di tingkat Kecamatan akan mulai dilaksanakan Musrenbangkec sebagai bahan untuk pembahasan di Forum SKPD yang akan dilaksanakan di bulan Maret - April 2021 tingkat kabupaten”,  papar dia kepada newsletterjabar.com. Kamis (21/01/2021).

Ditambahkan Deden, sesuai aturan, seminggu sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten anggota dewan harus sudah memasukan penelaahan pokok pokok pikiran hasil dari reses, raker, kunjungan lapangan dan lainnya.

“Itu lah yang menyebabkan reses sekarang harus bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Reses sekarang juga bertepatan dengan di mulainya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tentunya di kesempatan ini kami bisa ikut mensosialisasikan agar bisa berjalan sukses dalam pelaksanaannya," beber Deden.

Disebutkan dia, untuk sosialisasi Perda, dirinya memprioritaskan Perda tentang Pilkades karena ada SE Mentri yang merubah kebijakan.

"Yang biasa pelaksanaan pemilihan dilaksanakan pada satu tempat/dusun sekarang harus mengikuti prokes, yaitu maksimal 500 pemilih per TPS , atau hampir rata rata di tiap RW ada TPS," jelas Deden.

"Dan petugas KPPS harus memakai APD. Bulan pebruari tingkat desa akan mulai dibentuk panitia desa maka dari itu memerlukan kerja ekstra dari SKPD terkait dalam hal ini DPMD agar terus mensosialisasikan perda ini," sambung dia.

Terkait aspirasi yang masuk dari masyarakat, dikatakan Deden, masih didominasi oleh masalah penataan lingkungan.

"Namun ada peningkatan permintaan di bidang pemberdayaan dan permodalan UMKM atas dampak dari pandemi," tutur dia.

Khusus untuk warga Kecamatan Leles, lanjut dia, mereka meminta BLK untuk membuka UPL di kawasan industri leles/utara.

"Hal ini untuk mendekatkan kepada pelayanan pencari kerja, khususnya masyarakat terdekat dengan kawasan. Untuk pelaksanaan reses sendiri alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke beberapa Kecamatan yaitu Kec. Selaawi, Cibatu, Leles, Kadungora dan Lewigoong," ujar dia. (*)